-
Antisipasi Penurunan PAD, Bapenda Jabar Siapkan Sejumlah Strategi

Mengantisipasi terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat (Jabar), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar tengah menyiapkan sejumlah strategi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik Kurohman mengungkapkan bahwa banyak faktor yang menjadi potensi turunnya PAD pada saat ini. Salah satunya adalah dengan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan…
-
Ditjen Imigrasi dan Bank Mandiri Resmi Luncurkan Layanan Golden Visa Pertama Di Indonesia

Bersama Bank Mandiri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI resmi meluncurkan Program Golden Visa. Hanya dengan menggunakan livin by Mandiri, semua jenis golden visa dapat diproses secara digital dan dimanapun. Program Golden Visa menawarkan kemudahan berinvestasi bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dengan izin tinggal selama 5 atau 10 tahun.…
-
Sulit Bersaing dan Rugikan Negara, Produk Impor Ilegal Terbukti Matikan Sektor UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan banjirnya produk impor ilegal di pasar domestik mengakibatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kelimpungan bahkan akhirnya mati. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari mengungkapkan, hal tersebut dikarenakan produk ilegal tersebut tidak membayar pajak dan membuat produk UMKM sulit bersaing dengan harga. “Produk UMKM…
-
Setor Dividen Rp 3,09 Triliun, Kementerian BUMN Dukung PLN Lanjutkan Transformasi Bisnis

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2023 yang digelar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (22/07) lalu. Dalam RUPS tersebut, pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2023 yang kembali mencetak kinerja terbaik sehingga mampu berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp 3,09 triliun atau…
-
Kementerian ESDM: Transaksi Perdagangan Karbon Tahun 2023 Capai Rp 84 miliar

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 lalu, hasil transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik senilai Rp 84,17 miliar, dimana total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen. “Penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak negatif bagi lingkungan, mendorong langkah-langkah…
-
Gandeng Bank Mandiri, Pemko Palangka Raya Permudah Pembayaran Pajak dan Restribusi

5 Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemko Palangka Raya menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya untuk pembayaran retribusi dan pajak daerah melalui e-channel. Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengungkapkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang…
-
Peringati Hari Pajak, Kanwil DJP Jakbar Gelar Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis

Sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Pajak 2024 sekaligus kampanye simpatik, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat (Jakbar) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu. Di mana, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap yakni skrining (13 Juli 2024 berlokasi di Kanwil…
-
Kemenperin Proaktif Sosialisasikan Pentingnya Sertifikasi TKDN IK

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) proaktif untuk menyosialisasikan pentingnya sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri bagi Industri Kecil (TKDN IK). Fasilitas ini mendorong agar pelaku industri kecil dapat memaksimalkan potensi pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah. Fasilitas tersebut juga disertai dengan keberpihakan pemerintah kepada IKM maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022,…
-
DJP: Hingga Juni 2024, Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun

Hingga 30 Juni 2024, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan…
-
Apindo: Formasi Para Wakil Menteri, Langkah Memuluskan Transisi

Pada Kamis (18/07) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 3 wakil Menteri yaitu Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dan Yuliot menjadi Wakil Menteri Investasi. Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengungkapkan bahwa Kemenkeu menjadi posisi yang sangat disorot, karena kebijakan…